TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), terus menggeber rencana pembangunan Monumen Bahasa Indonesia di Pulau Penyengat.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Gubernur Kepri Ansar Ahmad memastikan, Pemprov mengalokasikan anggaran pada APBD tahun 2026, untuk menyusun Detail Engineering Design (DED) mega proyek itu.
“Kita mohon doa semuanya, tahun depan kita sudah mulai mendesain Monumen Bahasa Indonesia di Penyengat,” ujar Ansar saat ditemui hariankepri.com, Jumat (19/9/2025).
Ansar menyatakan penyusunan DED proyek itu akan mulai berjalan, begitu Menteri Kebudayaan Fadli Zon memberikan dukungan penuh.
Ansar enggan menjawab secara lugas saat wartawan menanyakan, apakah dukungan itu berupa pendanaan. “Kita lihat saja nanti,” ucapnya sambil tersenyum.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, merancang monumen setinggi 60 meter di Pulau Penyengat. Monumen itu akan lengkap seperti museum dan ada lift. Sehingga pengunjung bisa menikmati panorama Kota Tanjungpinang dengan mudah.
“Lift ini kita siapkan agar masyarakat bisa melihat wilayah Kota Tanjungpinang lebih luas lagi,” ujar Ansar.
Ansar menegaskan, pembangunan monumen bertujuan memperkenalkan sekaligus menegaskan Pulau Penyengat sebagai tempat lahirnya Bahasa Indonesia.
“Pulau Penyengat telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa ini dengan menyumbang lahirnya Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan,” tambahnya.
Dukungan pemerintah pusat sudah pernah terungkap, ketika Menbud Fadli Zon datang mengunjungi Pulau Penyengat pada Maret 2025.
Fadli menegaskan, Pulau Penyengat membutuhkan perhatian khusus sebagai tempat lahir bahasa Indonesia. “Kita sangat mendukung sepenuhnya. Mudah-mudahan bisa kita realisasikan bersama,” kata Fadli.
Gagasan pembangunan monumen bahasa bukan hal baru. Ide itu muncul sejak 2010 melalui mufakat 12 antara Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dan LAM Kepri dalam seminar bahasa nasional di Pekanbaru.
Gubernur Kepri saat itu, HM Sani, meletakkan batu pertama pada 2013. Namun, proyek terhenti karena masalah hukum dan dugaan korupsi.
Hampir satu dekade proyek berhenti, Gubernur Ansar Ahmad menghidupkannya kembali pada 2022. Ansar aktif melobi pemerintah pusat. Memperjuangkan alokasi anggaran untuk monumen tersebut.
Pada 2024, Kementerian PUPR menyetujui anggaran Rp93 miliar, memberi secercah harapan bagi proyek ini. Namun, pada akhir 2024, Gubernur Ansar mengumumkan pembangunan monumen batal direalisasikan.
Awal 2025, Ansar memastikan proyek akan melanjutkan proyek itu. Kali ini, ia berencana memanfaatkan dana pinjaman dari Bank Riau Kepri Syariah (BRKS).
Rencana penggunaan dana pinjaman memicu polemik. Sejumlah masyarakat menyatakan keberatan jika proyek harus dibiayai dengan utang.(kar)
