TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemerintah Pusat menetapkan dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 sebesar Rp650 triliun. Angka itu anjlok Rp269 triliun, dibandingkan alokasi TKD tahun 2025 yang mencapai Rp919 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penurunan tersebut bukan berarti daerah kehilangan aliran dana. Sebab, sebagian anggaran dialihkan ke belanja pemerintah pusat yang langsung menyasar program di daerah.
“Kalau TKD mengalami penurunan, kenaikan dari belanja pemerintah pusat di daerah itu naiknya jauh lebih besar,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, dilansir dari YouTube Kemenkeu RI, Minggu (17/8/2025).
Bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri), kabar ini menjadi tantangan serius. Pasalnya, TKD selama ini menjadi penopang terbesar APBD.
Pada APBD 2025 misalnya, dari total Rp3,918 triliun pendapatan daerah, lebih dari separuh yakni 55,05 persen atau Rp2,157 triliun berasal dari TKD. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp1,760 triliun atau 44,92 persen, dan sisanya Rp1,32 miliar 0,03 persen dari pendapatan lain-lain.
Wakil Gubernur (Wagub) Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menyebut Pemprov Kepri akan menyiapkan strategi alternatif agar APBD 2026 tidak terguncang. Salah satunya dengan mendorong investasi masuk ke Kepri.
“Kami dan Pak Gubernur berupaya agar investasi bisa datang, lapangan kerja terbuka, dan ekonomi bergerak,” kata Nyanyang usai memimpin upacara penurunan bendera HUT ke-80 RI di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Minggu (17/8/2025) petang.
Meski enggan menjawab tegas soal potensi defisit akibat turunnya TKD, Nyanyang menyebut ada satu sektor yang sedang dikejar untuk menambah pundi-pundi daerah, yakni dari sektor pungutan dari labuh jangkar kapal.
Menurutnya, setelah serangkaian pertemuan dengan Direktorat PNBP Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan, peluang itu tinggal menunggu kepastian teknis.
“Sekarang hanya tinggal teknisnya saja. Mudah-mudahan kita bisa segera dapat (pendapatan) dari sektor itu dalam bentuk dana bagi hasil,” tandasnya.(kar)
