TANJUNGPINANG (HAKA) – Harapan masyarakat Kepri agar Jembatan Batam–Bintan (Babin) segera dibangun kembali terganjal. Proyek senilai Rp17 triliun itu tak masuk daftar RAPBN 2026 meski sudah menelan biaya survei dan desain awal.
Berdasarkan dokumen Nota Keuangan RAPBN 2026 yang dilansir hariankepri.com, Selasa (27/8/2025), Jembatan Babin yang direncakan akan dibangun dengan skema pembiayaan KPBU, ternyata tidak tercantum dalam 21 proyek jalan dan jembatan yang akan dibangun menggunakan skema investasi bersama pemerintah-swasta di tahun 2026.
Meski begitu, Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura menegaskan, bahwa proyek Jembatan Babin tetap masuk dalam skema KPBU 2026.
Ia menyebut, pemerintah pusat akan melaunching daftar resmi KPBU pada Oktober mendatang. “Di situ nanti juga diumumkan nilai KPBU dan dilanjutkan dengan proses lelang,” kata Nyanyang kepada hariankepri.com, di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang.
Politisi Gerindra itu juga mengklaim, sejauh ini sudah ada empat investor dari Tiongkok dan Singapura yang menyatakan minat. “Kita hanya merekomendasikan, keputusan tetap di Bappenas dan Kementerian PU,” tandasnya.
Sebelumnya, pada tahun 2024, Kementerian PUPR sudah mengalokasikan Rp68 miliar untuk survei kelayakan tanah di 19 titik lokasi pembangunan.
Hasil survei itu kini menjadi dasar penyusunan readiness criteria jembatan Babin. Sebagai tindak lanjut, Pemprov Kepri pada APBD 2025 menganggarkan Rp500 juta untuk melanjutkan desain jembatan dengan mengadopsi hasil survei.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, tetap optimistis proyek ini terwujud.
“Kita yakin pemerintah pusat akan mewujudkan mimpi masyarakat Kepri untuk memiliki jembatan penghubung Batam dan Bintan,” kata Ansar pada Februari 2025 lalu.(kar)
