TANJUNGPINANG (HAKA) – Anggota Komisi III DPRD Kepri, Jusrizal, mengkritik keras rencana pemerintah yang ingin menerapkan sistem Work From Home (WFH) setiap hari Jumat.
“Bagi saya, kebijakan WFH di hari Jumat ini sangat berbahaya,” tegas Jusrizal kepada hariankepri.com, kemarin.
Politisi NasDem ini menilai, bahwa pegawai hanya akan memanfaatkan kelonggaran bekerja dari rumah tersebut sebagai ajang menikmati libur tambahan.
Menurutnya, kebijakan ini justru memicu para pegawai untuk memperpanjang masa libur akhir pekan (long weekend) setiap minggunya.
Ia juga menyentil alasan pemerintah daerah, yang mengklaim kebijakan ini dapat menekan beban operasional anggaran secara signifikan.
“Bukannya menghemat anggaran daerah, langkah ini malah akan memicu pemborosan yang lebih besar,” kritiknya.
Saat wartawan menanyakan perihal sistem pengawasan aktivitas harian ASN selama aturan berlaku, Jusrizal menyerahkan tanggung jawab tersebut sepenuhnya kepada pihak eksekutif.
Ia menyarankan agar publik menanyakan teknis pengawasan langsung kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kepala Dinas, karena pihak legislatif tidak mengawasi ASN hingga ke ranah teknis tersebut.
Namun, untuk penerapan WFH di lingkungan Sekretariat Dewan, Jusrizal merasa optimistis semua urusan teknis akan tetap berjalan lancar.
“Untuk lingkungan dewan, saya rasa aman dan tidak ada masalah. Silakan konfirmasi lebih lanjut ke Ibu Sekwan,” pungkasnya.
Sementara itu, Pj Sekdaprov Kepri Luki Zaiman Prawira menjelaskan bahwa aturan bekerja dari rumah tersebut akan mulai berlaku, pada setiap hari Jumat awal bulan depan.
Pemerintah provinsi memastikan aturan ini bukan sebagai tambahan liburan, melainkan sebuah langkah nyata menekan biaya operasional, yang membebani keuangan daerah.
“Kita ingin mengurangi konsumsi bahan bakar minyak serta menghemat tagihan listrik dan air di seluruh lingkungan kantor instansi,” terang Luki.
Pihaknya mengingatkan pimpinan instansi, agar memastikan semua pegawai mereka tetap berkinerja secara prima, selama aturan ini berjalan. (sih)
