TANJUNGPINANG (HAKA) – Wacana penghapusan tenaga honorer yang diwacanakan MenPAN-RB, ikut membuat anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Reni prihatin.
“Memang Itu kebijakan dari pusat. Tentu kita di daerah akan mencari solusinya seperti apa,” kata Reni, Selasa (7/6/2022) kepada hariankepri.com melalui pesan singkat.
Reni menegaskan, komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tanjungpinang.
“RDP akan kita gelar dalam waktu dekat. Kendala yang ada akan kita coba konsultasikan ke pusat,” sebut Reni yang juga Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang ini.
Menurutnya, persoalan ini memang harus ditanggapi serius dari semua pihak termasuk DPRD. Apa lagi, selama ini tenaga honorer sudah banyak membantu Pemko Tanjungpinang.
“Saya percaya kinerja mereka juga dibutuhkan oleh Pemko Tanjungpinang,” sebutnya.
Oleh karenanya, sambung dia, mengenai persoalan ini tentu harus dicari jalan keluarnya seperti apa.
“Kita cari jalan keluar yang tidak melanggar aturan. Supaya honorer ini tidak kehilangan pekerjaan,” tukasnya.(zul)
