BINTAN (HAKA) – Ketua Komisi I DPRD Bintan, Zulfajri Lubis, meminta kepada perusahaan agar menaati Suran Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) tentang larangan penahanan ijazah dan dokumen penting milik para pekerja, di Bintan.
Ketua DPC Partai Gerindra Bintan itu menegaskan, jika para perusahaan tidak menaati SE Menaker itu, maka pihaknya selaku perwakilan rakyat akan memanggil manajemen perusahaan untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Bintan.
“Bagi perusahaan wajib mengikuti SE yang sudah diterbitkan oleh Kemenaker itu,” ucapnya saat menanggapi bahwa ada penahanan ijazah dan BPKB milik para pekerja yang dilakukan oleh perusahaan, belum lama ini.
Zulfajri menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menelusuri permasalahan para pekerja itu di wilayah Kabupaten Bintan.
“Kami belum terima laporan terkait permasalahan itu. Nanti, kami akan dialami lebih lanjut,” imbuhnya dengan singkat.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Federasi Logam Elektronik dan Mesin (DPD FLEM) SPSI Provinsi Kepri, Rijalun Sholihin Simatupang mengklaim, ada perusahaan swasta yang melakukan penahanan ijazah maupun dokumen penting milik para pekerja.
“Dalam satu perusahaan hampir semua karyawan saat diterima kerja, ijazah asli mereka diminta dan ditahan oleh pihak manajemen perusahaan,” terangnya.
Sejauh ini, sambung Rijalun, pihaknya baru menerima laporan 3 orang pekerja terkait permasalahan itu. “Kami juga masih tunggu informasi tambahan dari serikat pekerja lainnya soal itu,” imbuhnya.
Ia mewakili serikat maupun pekerja meminta kepada Pemkab Bintan, DPRD Bintan serta para pihak untuk duduk bersama guna membahas serta menyelesaikan permasalahan warga tersebut.
“Kami juga harus menyampaikan masukan kepada pemerintah daerah secara langsung,” tutupnya. (rul)