TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menanggapi sorotan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal pemborosan anggaran di daerah.
Mendagri Tito menilai, pos belanja pegawai di daerah seperti belanja rapat, perjalanan dinas, dan seremoni pada APBD 2025 kerap membengkak.
Tito meminta kepala daerah memperketat efisiensi, dan berhenti mengeluh soal pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026.
“Kepala daerah harus mengefisienkan belanja sebelum menyampaikan keluhan kepada pemerintah pusat,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur Ansar mengklaim Pemprov Kepri sudah memangkas anggaran secara maksimal, terutama untuk perjalanan dinas dan seremonial.
“Kami sudah memangkas anggaran perjalanan dinas cukup besar. Saya rasa sudah lebih dari separuh,” ungkapnya, kepada hariankepri.com, kemarin.
Ia memberi contoh langkah penghematan yang ia terapkan, seperti pembatasan rombongan saat berangkat ke pusat.
“Saya sekarang hanya membawa Kepala Biro Adpim kalau berangkat,” ucapnya.
Ansar menegaskan, setiap OPD harus memiliki alasan jelas untuk berangkat ke pusat, seperti menjalankan program atau mencari peluang kerja sama.
“Kalau kita tidak mengejar peluang di tengah kondisi APBD yang terbatas, pasti akan kesulitan membangun daerah secara masif,” sebutnya.
Pada tahun 2026 mendatang, ada beberapa program yang menjadi prioritas pendanaan oleh mereka.
Antara lain Program Kampung Nelayan, Program Pengembangan Peremajaan Tanaman Pertanian, dan Program 3 Juta Rumah.
Adapun program lainnya yaitu Program Sekolah Rakyat, serta Program Pengembangan Fasilitas dan Infrastruktur Kesehatan.
Ansar mengutarakan, Pemprov Kepri sudah mengajukan pembangunan 115 kampung nelayan kepada pemerintah pusat.
“115 kampung nelayan ini berpotensi untuk menutup keterbatasan APBD. Kami akan terus mengejar agar usulan ini terealisasi,” pungkasnya. (dim)
