TANJUNGPINANG (HAKA) – Sekdaprov Kepri, Misni menegaskan Pemprov masih menunggu juknis pusat, pengalihan 709 guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu di tahun 2027.
​”Kami masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat,” kata Misni.
​Pemerintah pusat menganggarkan Rp31 triliun mulai tahun 2027 untuk menyiapkan skema pengalihan status kepegawaian tersebut.
​”Kebijakan pemerintah pusat ini sangat kami sambut baik,” tegas Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kepri, Harlianto, merespons dukungan anggaran tersebut.
​Harlianto menilai, keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi jawaban atas penantian panjang para tenaga pendidik di Kepri.
​”Kejelasan status kepegawaian mendongkrak kesejahteraan sekaligus meningkatkan semangat mengajar para guru di sekolah,” tutur Harlianto.
​Dinas Pendidikan Kepri mencatat 2.171 guru SMA/SMK berstatus PPPK penuh waktu dan 709 guru masih berstatus paruh waktu.
​Kota Batam menyumbang jumlah guru PPPK paruh waktu terbanyak mencapai 284 orang di wilayah Kepulauan Riau.
Sedangkan ​sisa tenaga Guru PPPK paruh waktu lainnya tersebar di Tanjungpinang, Karimun, Bintan, Lingga, Natuna, hingga Kepulauan Anambas. (sih)
