KEBIJAKAN bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi ASN kembali menuai cerita menarik. Sebagai contoh, dua daerah yakni Kabupaten Kepulauan Anambas dan Pemda DIY, mengambil langkah berbeda. Namun demikian, keduanya memiliki satu tujuan besar: menjaga disiplin pegawai.
Anambas Hindari “Hari Terjepit”
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas baru saja merevisi aturan. Awalnya, Bupati Aneng merencanakan WFH pada hari Jumat. Namun, ia segera membatalkan rencana itu sebelum surat edaran terbit.
Hal ini dikarenakan, Bupati menilai WFH hari Jumat sangat rawan penyalahgunaan. Selain itu, ASN berpotensi memanfaatkan momen ini untuk bepergian ke luar daerah lebih awal. Apalagi, Anambas merupakan wilayah kepulauan dengan akses transportasi yang bergantung pada jadwal kapal dan pesawat.
BKPSDM Anambas kini menggeser opsi hari WFH ke tengah pekan. Pilihannya antara Selasa, Rabu, atau Kamis. Langkah tersebut bertujuan agar pegawai tetap siaga di wilayah tugas, khususnya di Tarempa.
DIY Pilih Rabu untuk Produktivitas
Langkah serupa sebenarnya sudah berjalan di Pemda DIY. Mereka memilih hari Rabu sebagai jadwal tetap WFH. Secara psikologis, kebijakan tersebut dianggap mampu menghapus kesan “libur panjang”.
ASN tetap bekerja penuh dari rumah tanpa gangguan euforia akhir pekan. Di sisi lain, Pemda DIY menggunakan momen ini untuk menguji ketangguhan sistem digital mereka. Hasilnya, layanan publik tetap berjalan normal tanpa harus bertatap muka.
Efektifkah WFH di Hari Jumat?
Jika kita perhatikan, kebijakan WFH di hari Jumat memang memicu perdebatan. Sebab, hari tersebut sangat identik dengan penurunan ritme kerja menjelang Sabtu dan Minggu. Tanpa pengawasan ketat, WFH Jumat hanya akan menjadi “libur terselubung”.
Penggunaan aplikasi menjadi kunci utama. Namun, integritas pegawai tetap menjadi faktor penentu. Jika niatnya adalah bekerja, maka hari apa pun tidak akan menjadi masalah.
Mungkinkah Pemprov Kepri Ikut Serta?
Masyarakat kini menunggu langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri. Sebagai induk organisasi di wilayah kepulauan, Pemprov Kepri tentu memantau dinamika di Anambas dan DIY.
Pemprov Kepri memiliki tantangan geografis yang sama dengan Anambas. Jika Pemprov Kepri ingin menerapkan WFH, model DIY atau rencana baru Anambas jauh lebih masuk akal. Menggeser WFH ke tengah pekan adalah pilihan paling aman untuk menjamin pelayanan tetap prima.
Kita semua berharap, kebijakan WFH bukan sekadar tren gaya hidup birokrasi. WFH harus menjadi alat meningkatkan kinerja, bukan cara halus untuk mangkir dari tanggung jawab. (red)
