TANJUNGPINANG (HAKA) – Wahyu Wahyudin Sekretariat Komisi II DPRD Kepri, mengkritik performa BUMD pada 1 tahun kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad dan Nyanyang.
Wahyu menilai tata kelola BUMD Kepri bobrok, dan gagal mengakselerasi sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, kontribusi lembaga usaha ini masih berada di bawah target pemerintah daerah.
“BUMD harus menjadi mesin uang daerah,” ucapnya.
Ia menegaskan, lembaga ini bukan sekadar pelengkap organisasi yang terus menguras suntikan modal tanpa memberikan timbal balik ekonomi jelas.
“BUMD jangan hanya menghabiskan modal daerah tanpa hasil konkret,” tegas Wahyu, Senin (23/2/2026).
Politisi PKS ini mendesak pemerintah segera mengaudit kinerja manajemen. Restrukturisasi total menjadi harga mati untuk memperbaiki tata kelola seluruh badan usaha milik daerah tersebut.
Tanpa orientasi laba, target dividen 2026 mustahil tercapai. Pola kerja konvensional saat ini menghambat kemajuan ekonomi dan memperburuk efisiensi keuangan Pemerintah Provinsi Kepri.
“Pemerintah wajib memutus rantai inefisiensi. Jika manajemen tidak profesional, segera evaluasi total agar tidak terus membebani fiskal daerah,” pungkas Wahyu. (fik)
