PEMPROV Kepri gagal total memahami, esensi bekerja dari rumah pada hari perdana pemberlakuan kebijakan baru ini.
Pejabat publik justru menghentikan seluruh proses administrasi masyarakat, dan pihak ketiga dengan dalih sistem sedang libur.
Logika birokrasi ini, sangat mencederai semangat digitalisasi, yang selama ini pemerintah daerah banggakan di depan publik.
Aparatur sipil negara, seharusnya memindahkan ruang kerja ke rumah, bukan malah mematikan pelayanan dan memutus akses pelayanan.
Masyarakat menelan kekecewaan mendalam, saat mendapati meja layanan kosong tanpa kepastian penyelesaian dokumen yang mendesak.
Penundaan layanan hingga hari Senin mendatang, menunjukkan mentalitas kerja yang malas dan tidak profesional sama sekali.
Pihak ketiga juga menanggung kerugian waktu, karena skema pembayaran dan kontrak terhenti tanpa alasan yang masuk akal.
Gubernur harus mengevaluasi kinerja jajarannya, yang menyalahgunakan instruksi kementerian demi kepentingan istirahat pribadi yang tidak sah.
Sistem digital yang menelan anggaran miliaran rupiah terkesan sia-sia jika manusia di belakangnya tetap bermental kuno.
Pekerjaan rumah tetaplah pekerjaan yang wajib tuntas, bukan tiket gratis untuk membolos dari tanggung jawab melayani rakyat.
Publik menuntut transparansi dan akuntabilitas nyata dari setiap instansi yang berani menyetop layanan administrasi secara sepihak.
Jangan jadikan efisiensi energi, sebagai tameng untuk melegalkan kemalasan birokrasi yang justru menghambat perputaran ekonomi daerah.
Pemprov Kepri harus segera membenahi kekacauan ini, jika tidak ingin kehilangan kepercayaan dari seluruh masyarakat Kepulauan Riau. ***
Taufik
Pemred hariankepri.com
