TANJUNGPINANG (HAKA) – Proses sertifikasi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepri menghadapi kendala teknis.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kepri, Rika Azmi, menyebut, pengujian sampel menjadi faktor penghambat utama.
“Pengujian sampel makanan dan air saat ini hanya bisa di Balai Batam,” kata Rika, beberapa waktu lalu.
Menurut Rika, kondisi keterbatasan laboratorium ini membuat durasi pengurusan sertifikat menjadi jauh lebih lama.
“Antrean pengujian sampel dari berbagai daerah menumpuk di satu lokasi saja,” ucapnya.
Akhirnya, kata Rika, kondisi ini menyebabkan waktu pengurusan Survei Lingkungan Hidup dan Sosial (SLHS) menjadi lebih panjang.
Pihaknya juga mencatat, lambatnya sebagian mitra pengelola dalam mengurus administrasi sertifikasi tersebut. Padahal, sertifikat higienis mutlak ada sebelum dapur beroperasi.
“Kami terus mendorong percepatan agar pelayanan tidak terhambat masalah administrasi,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, meminta solusi cepat atas tantangan tersebut.
Ia menegaskan, bahwa sinergi antarinstansi sangat perlu untuk mengurai sumbatan birokrasi yang terjadi.
“Kami berharap seluruh pihak bersinergi menyempurnakan pelaksanaan di Kepri,” tutup Rika. (sih)
