TANJUNGPINANG (HAKA) – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kepri, memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi konflik sosial di wilayah perbatasan.
Sekretaris Kesbangpol Kepri, Aludin Andi mengungkapkan, masalah sengketa lahan menempati urutan teratas sebagai potensi konflik yang paling rawan terjadi di Kepri.
“Terutama di Batam terkait legalitas lahan atau isu kampung tua. Kami sangat mewaspadai hal ini,” ujarnya.
Persoalan pendirian rumah ibadah menjadi potensi konflik kedua. Masalah ini kerap muncul akibat ketidaksesuaian izin fungsi bangunan, dengan legalitas lahan.
“Seringkali izin awal rumah toko, tapi menjadi gereja di lahan bermasalah. Kami langsung turun mediasi agar tidak pecah menjadi konflik besar,” jelasnya.
Kesbangpol aktif bersinergi dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora), untuk mengantisipasi ancaman luar, termasuk sindikat kejahatan internasional seperti scamming.
Andi mengatakan, adanya komitmen Gubernur Kepri, dalam memberikan dukungan kepada aparat guna memperkuat pengawasan hingga tingkat bawah.
“Gubernur memberi insentif khusus kepada Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta tokoh masyarakat di perbatasan agar proaktif,” tegas Andi.
Menurutnya, peran masyarakat sangat krusial dalam menjaga kondusivitas. Kesbangpol menjadi wadah pengaduan jika menemukan aktivitas mencurigakan yang mengancam stabilitas daerah. (sih)
