TANJUNGPINANG (HAKA) – Berdasarkan data UPTD PPA Tanjungpinang, hingga November 2025, ada 152 anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan.
Data ini terungkap, saat Rapat Koordinasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Senin (8/12/2025).
Wakil Wali Kota (Wawako) Tanjungpinang, Raja Ariza saat memimpin rakor merincikan, dari 152 korban kekerasan itu, 59 kasus terhadap perempuan dan 93 korban terhadap anak.
“Sementara itu ada 16 korban TPPO, terdiri dari 12 perempuan dan 4 anak,” sebutnya di Kantor Wali Kota, Senggarang.
Ia menegaskan, bahwa rakor ini sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap anak dan perempuan, serta mencegah TPPO.
Menurutnya, perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan maupun eksploitasi.
Karena itu, sambung Raja, upaya pencegahan dan penanganan harus secara terarah dan berkelanjutan.
“Pemerintah harus hadir, bekerja cepat, dan memastikan setiap korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, serta keadilan,” tegasnya.
Ia mengatakan, tidak boleh ada satu pun perempuan dan anak yang terbiarkan menghadapi risiko kekerasan tanpa perlindungan negara.
Lebih lanjut Raja mengatakan, data mengenai kekerasan ini adalah alarm kemanusiaan. Ancaman TPPO nyata, sistematis, meluas, dan terencana.
“Para pelaku memanfaatkan celah ekonomi, dan kemudahan teknologi untuk merekrut korban dengan cara yang semakin canggih,” tegasnya.
Untuk itu ia mengajak seluruh OPD, penegak hukum, lembaga layanan sosial, tokoh masyarakat, serta organisasi lainnya untuk menjadikan TPPO sebagai prioritas kerja bersama.
“Saya berharap rapat koordinasi ini mampu melahirkan langkah-langkah konkret, sebagai upaya perlindungan perempuan dan anak di Tanjungpinang,” tukasnya. (rul)
