TANJUNGPINANG (HAKA) – Tanjungpinang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai salah satu dari 13 daerah se-Indonesia, yang menjadi lokasi penyelenggaraan rintisan Sekolah Rakyat (SR) tahap IC, untuk tahun ajaran 2025/2026.
Kepala Dinas Sosial Tanjungpinang, Endang Susilawati mengatakan, sekolah rakyat atau SR itu, bagian dari program nasional dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan berkualitas.
“Sekolah ini berbasis asrama alias boarding school,” ucapnya.
Sekolah ini, sambung Endang, menyediakan 100 kuota gratis untuk anak dari warga atau keluarga kurang mampu yang ada di Kota Tanjungpinang. Dengan rincian 50 pelajar jenjang SD, 25 siswa SMP, dan 25 anak untuk tingkat SMA.
“Seluruh biaya pendidikan, kebutuhan sekolah, dan biaya hidup ditanggung sepenuhnya oleh negara,” terangnya, Kamis (31/7/2025).
Endang menyebutkan, berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), ada 9.083 anak dari keluarga tidak mampu di Tanjungpinang yang masuk dalam desil tahap 1 dan tahap 2.
Dalam menindak lanjuti itu, pendamping PKH melakukan verifikasi awal. Hasilnya, tercatat 16 anak telah menyatakan kesediaannya untuk mengikuti sekolah rakyat itu. Yakni, 12 anak calon pelajar SD, 2 orang SMP, dan 2 orang SMA.
Endang meminta bagi keluarga tidak mampu yang anaknya masuk daftar DTSEN Kemensos itu, agar menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kelurahan untuk jadi peserta didik.
“Proses ini masih berlangsung. Kami terus mendorong agar lebih banyak keluarga memanfaatkan kesempatan program pemerintah itu,” sarannya.
Endang menambahkan, sementara proses belajar mengajar SR menggunakan eks SMPN 15 Kota Tanjungpinang. “Sambil menunggu pembangunan gedung baru di kawasan Madong, Kelurahan Kampung Bugis,” tutupnya. (rul)
