TANJUNGPINANG (HAKA) – Kontraktor proyek pemerintah di Kepri kini menjerit, akibat menunggu kepastian pembayaran yang terus tertunda hingga saat ini.
Anggota DPRD Kepri, Rudy Chua, membenarkan kondisi tersebut. Ia menilai krisis tunda bayar ini sangat memprihatinkan bagi pihak ketiga.
“Wajar jika mereka marah. Sekarang kontraktor justru ketakutan mengambil proyek pemerintah,” kata Rudy kepada hariankepri.com, kemarin.
Padahal, para kontraktor telah menuntaskan seluruh pekerjaan sesuai kontrak. Namun, mereka belum menerima pembayaran sepeser pun dari pemerintah.
Banyak kontraktor terpaksa meminjam modal atau menggadaikan aset pribadi. Langkah nekat ini mereka ambil, demi menyelesaikan kewajiban proyek tersebut.
Sayangnya, kas daerah kosong saat tagihan jatuh tempo. Pemerintah akhirnya menunda pembayaran ke tahun anggaran berikutnya secara sepihak.
Ia menegaskan, persoalan menjadi pelik karena utang tersebut harus melewati birokrasi panjang.
“Inspektorat harus mendata, memverifikasi, dan mengaudit utang ini sebelum pencairan 2025,” jelas Rudy.
Selama menunggu, kontraktor menanggung sendiri beban bunga pinjaman modal. Tekanan finansial ini semakin menjepit kelangsungan usaha kecil dan menengah.
“Pihak ketiga pasti menderita kerugian besar dalam situasi sulit seperti ini,” tegas Rudy
Menanggapi keluhan ini, Pj Sekdaprov Kepri, Luki Zaiman Prawira, angkat bicara. Pemerintah sedang mengatur arus kas dengan sangat hati-hati.
“Kami terus memantau arus kas awal tahun ini,” ujar Luki kepada hariankepri.com saat memberikan konfirmasi resmi, Rabu (11/3/2026).
Luki mengungkapkan bahwa Inspektorat sedang menuntaskan proses administrasi internal.
Saat ini, APIP Pemprov Kepri meninjau kewajiban tunda bayar tahun anggaran 2025. Evaluasi ini menjadi syarat mutlak sebelum dana cair.
“APIP sedang memeriksa tunda bayar 2025. Semoga prosesnya segera lancar dalam waktu dekat,” tutup Luki. (sih)
