TANJUNGPINANG (HAKA) – Sekdaprov Kepri, Misni menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat durasi penanganan aduan masyarakat.
​Misni menyampaikan arahan tegas tersebut, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Petugas SP4N-LAPOR! secara virtual dari Collaboration Room Diskominfo Kepri, Selasa (15/9/2026).
​Ia menyoroti hasil evaluasi pelayanan publik, yang menunjukkan waktu respon awal OPD Pemprov Kepri masih melebihi batas tiga hari kerja.
​”Pemerintah yang baik harus mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi warga,” ujar Misni menegaskan prinsip reformasi birokrasi.
​Misni menginstruksikan para petugas admin melapor langsung, apabila menemukan Kepala OPD yang lambat menindaklanjuti keluhan publik.
​”Jika Kepala OPD lambat, segera kabari saya. Saya akan berkomunikasi langsung dengan pimpinan dinas terkait,” tegas Misni.
​Diskominfo Kepri merekap sebanyak 503 pengaduan masuk sepanjang Januari hingga 15 September 2026, dengan sisa 18 laporan masih dalam proses penyelesaian.
Hasil evaluasi menunjukkan waktu respon awal OPD masih melebihi tiga hari kerja. Misni meminta seluruh jajaran memangkas durasi tersebut agar tidak menjadi catatan buruk penilaian reformasi birokrasi.
​Kepala Diskominfo Kepri Hendri Kurniadi, menggelar bimtek ini bagi 95 peserta admin, guna menggembleng keterampilan memverifikasi menuntaskan aduan warga.
“Bimtek ini memperkuat keterampilan teknis petugas dalam memverifikasi dan menyelesaikan aduan publik,” pungkas Hendri. (sha)
