TANJUNGPINANG (HAKA) – Berdasarkan data Portal SIKD Kementerian Keuangan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri tahun 2025, berada di bawah capaian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Kondisi ini berbanding terbalik dengan performa tahun 2024. Saat itu, PAD Kepri justru sukses melampaui capaian dana transfer pusat.
Pada 2024, Kepri membukukan PAD sebesar Rp1.980,46 miliar atau 98,83 persen. Angka ini membuktikan kemandirian fiskal daerah, yang sangat optimal bagi pembangunan.
Meksipun, TKDD tahun 2024 hanya menyentuh 81,60 persen. Memasuki tahun 2025, kinerja PAD justru merosot di periode awal masa kepemimpinan Ansar-Nyanyang.
Daerah hanya mampu mengumpulkan Rp1.753,88 miliar atau 92,08 persen dari target.
Rapuhnya performa PAD 2025 ini bertepatan dengan tahun pertama duet Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris Pratamura. Kondisi ini menandai penurunan kemandirian fiskal Kepri.
Sektor Pajak Daerah menghambat kinerja keuangan di bawah kendali Ansar-Nyanyang. Sektor tersebut baru menyumbang 89,49 persen dari target awal pemerintah.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, menyentil keras arah kebijakan fiskal pemerintahan Ansar Ahmad.
Wahyu menyoroti struktur PAD Kepri, yang hingga kini masih bergantung penuh pada pajak kendaraan bermotor, padahal 96 persen wilayah Kepri adalah lautan.
“Ini ironi yang sangat nyata. Kita tinggal di provinsi maritim, tapi sumber duit kita hampir semuanya dari pajak kendaraan,” ujar Wahyu dengan nada kritis. (fik)
