TANJUNGPINANG (HAKA) – Wali Kota, Lis Darmansyah, menyampaikan Nota Keuangan serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2026, dalam rapat Paripurna, di Kantor DPRD Tanjungpinang, Senin (17/11/2025).
“Ini tindak lanjut dari RKPD tahun 2026 yang, serta Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS),” sebut Lis.
Ia menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda APBD 2026 tentu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, efektivitas dan efisiensi belanja.
“Serta fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik,” imbuhnya.
Menurutnya, pemko juga melakukan rasionalisasi atas belanja daerah yang belum menjadi prioritas, untuk meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah.
“Penyampaian Nota Keuangan ini tandanya mulainya tahapan pembahasan Ranperda APBD bersama DPRD,” sebutnya.
Ia berharap kepada pimpinan dan Anggota DPRD bersama TAPD untuk cermat dalam menelaah seluruh substansi Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026.
“Agar pembahasan dapat mendalam sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Lis memaparkan proyeksi APBD 2026, dengan pendapatan daerah sebesar Rp900 miliar. Ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp293 miliar.
“Lalu pendapatan transfer sebesar Rp600 miliar, dan pendapatan daerah yang sah Rp758 juta,” sebutnya.
Selanjutnya, sambung Lis, belanja daerah sebesar Rp1,03 triliun. Yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga.
Kemudian untuk pembiayaan daerah Rp169 miliar, Silpa tahun sebelumnya sebesar Rp19 miliar, dan pinjaman daerah Rp150 miliar.
“Penggunaan dana itu untuk mendukung program prioritas pembangunan, khususnya infrastruktur pelayanan publik,” tegasnya.
Lis berharap seluruh proses pembahasan Ranperda APBD 2026 dapat berjalan secara komprehensif, transparan, dan tepat waktu.
“Semoga pembahasan rancangan ini dapat secara menyeluruh dan pada akhirnya menjadi peraturan daerah,” tutupnya. (rul)
