TANJUNGPINANG (HAKA) – Pempov Kepri menggelar Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), guna membahas kondisi kemiskinan di 7 kabupaten kota.
Dalam kesempatan ini, Sekda Tanjungpinang, Zulhidayat, memaparkan penduduk miskin di Tanjungpinang yang turun dari 9,37 persen di tahun 2020 menjadi 5,96 persen pada 2025.
Menurutnya, tingkat kemiskinan di Tanjungpinang relatif tipis, sehingga intervensi yang tepat dapat memberikan dampak cepat.
Ia menegaskan, jika intervensinya masif, maka besar peluang mengangkat masyarakat yang berada sedikit di bawah garis kemiskinan menjadi tidak miskin.
“Dan ini akan sangat berpengaruh pada angka kemiskinan provinsi,” ucapnya.
Sekda juga mengangkat kembali pentingnya kolaborasi. Termasuk program 2:1 antara provinsi dan kabupaten/kota yang pernah berjalan efektif mendukung intervensi di lapangan.
“Kami berharap muncul lagi program seperti itu,” ucapnya.
Terkait persoalan data, Sekda Zulhidayat menyampaikan masih ada ketidaksesuaian antara DTSEN dan data kependudukan, yang berdampak pada validasi penerima program.
“Kita perlu satu data yang benar-benar selaras, data Disduk dengan DTSEN tersinkronisasi dengan baik,” paparnya.
Wakil Gubernur Kepri selaku Ketua TKPK, Nyanyang Haris Pratamura, menyebut rapat ini menjadi momentum penting menyatukan langkah percepatan penurunan kemiskinan di seluruh wilayah Kepri.
“Pertumbuhan ekonomi Kepri triwulan III 2025 mencapai 7,48 persen, tapi penurunan kemiskinan belum optimal,” imbuhnya.
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kepri mencapai 2,27 juta jiwa, dengan penduduk miskin sebesar 117,28 ribu orang atau 4,44 persen. IPM berada di angka 80,53, Gini Ratio 0,382, dan inflasi 3,01 persen.
Ia menyampaikan tren pembangunan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat terus membaik, tetapi kondisi geografis kepulauan masih menjadi tantangan dalam akses pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan transportasi. (rul)
