Hingga saat ini, Pemkab Bintan juga merupakan salah satu daerah di Provinsi Kepri yang menggratiskan biaya perlengkapan sekolah bagi siswa/siswi yang baru masuk sekolah. Ini juga menjadi catatan tersendiri bagi Pemkab Bintan, karena ini pertama kalinya Pemkab Bintan mendapatkan penghargaan bergengsi nasional tersebut.
Dirinya juga menceritakan sedikitnya, usaha Pemkab Bintan untuk meng-cover biaya-biaya pendidikan bagi jenjang SMA dan Mahasiswa Bintan. Saat ini, aturan perundang-undangan membatasi Pemkab Bintan menyalurkan bantuan bagi siswa-siswi SMA dan Mahasiswa melalui anggaran APBD Pemkab Bintan hal ini dikarenakan SMA dan Mahasiswa kewenangannya berada di Pemerintah Provinsi Kepri.
”Kita terbentur aturan karena kewenangannya berada di Provinsi Kepri, namun kita tidak akan menyerah. Karena mereka , anak-anak Bintan yang wajib kami penuhi kebutuhan pendidikannya. Saat ini, kita sedang melakukan proses formulasi program CSR,” jelasnya.
Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan terhadap pemenuhan transportasi dan perlengkapan sekolah gratis anak, tentu pantas disebut sebagai suatu bentuk kepedulian dunia pendidikan. Bisa dibilang program ini wujud keberpihakan. Berpihak pada siapa?. Tentu saja masyarakat. Terutama bagi mereka yang secara ekonomi kurang beruntung. Mereka yang memiliki putra putri dibangku sekolah dasar (SD) hingga menengah pertama (SMP) sederajat.
Tahun ini alokasi anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk pengadaan seragam sekolah gratis bagi siswa baru SD/SMP se derajat kembali di luncurkan, bahkan rencananya Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan akan menyerahkan bantuan yang terdiri dari 5 stel seragam sekolah, sepatu, tas, dasi, kaos kaki, hingga topi setidaknya sudah dibagikan diakhir bulan Oktober 2018 ini.
Apri Sujadi juga menuturkan bahwa, saat ini dirinya masih melihat banyaknya anak sekolah yang mengaji hanya sebagai kebutuhan untuk masuk sekolah. Usai masuk sekolah SMP, rata-rata anak tersebut tidak melanjutkan pengajiannya.
”Kita masih melihat fenomena itu, bahwa anak-anak mengaji hanya agar bisa mendapatkan sertifikat lalu melanjutkan sekolah ke jenjang SMP, usai masuk sekolah SMP , kegiatan mengaji pun berhenti. Saat ini, sedang kita bicarakan dengan instansi vertikal, mungkin konsepnya bisa menggunakan buku panduan dan ditandatangani pengelola masjid serta disetor di sekolah,” ujarnya
