TANJUNGPINANG (HAKA) – Setelah cukup lama mangkrak, rencananya pada tahun 2018 mendatang pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melanjutkan pembangunan Pelabuhan Dompak, di Pulau Dompak.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Kepri Jamhur Ismail menyampaikan, Kemenhub telah mengalokasikan anggaran di APBN 2018 untuk penyelesaian pembangunan Pelabuhan Dompak. Selain itu Kemenhub juga berencana akan meneruskan pembangunan pelabuhan peti kemas Tanjung Mocco yang terbengkalai.
“Saya sudah mendapatkan informasi dari pihak kemenhub, bahwa kelanjutan pembangunan pelabuhan Dompak dan Tanjungmoco akan diteruskan di tahun 2018 mendatang,” ujarnya.
Disinggung besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk penyelesaian kedua pelabuhan tersebut. Jamhur menyebutkan, hal itu masih menunggu pengesahan APBN 2018.
“Mudah-mudahan secepatnya akan diketahui,” sebutnya.
Namun, ia menyampaikan setelah cukup lama mangkrak kini kondisi Pelabuhan Dompak banyak mengalami kerusakan. Awalnya kata dia untuk finishing pelabuhan tersebut anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 6 miliar. Tapi, dengan kondisi saat ini, diprediksi anggaran yang dibutuhkan untuk penyelesaian pelabuhan tersebut bisa mencapai Rp 7,5 miliar.
“Karena sudah tiga tahun terbengkalai dan pelabuhan banyak mengalami kerusakan, sehingga anggaran tidak sebesar itu lagi. Kita prediksi akan menelan anggaran kurang lebih Rp 7,5 miliar,” tuturnya.
Untuk diketahui pembangunan kedua pelabuhan ini sudah dimulai sejak tahun 2010 lalu. Namun, selama dua tahun terakhir penyelesaian pembangunan pelabuhan tersebut terbengkalai selama dua tahun lebih. Hal itu, disebabkan karena Kemenhub mempermasalahkan status lahan yang belum dihibahkan oleh Pemprov Kepri. Terkait hal tersebut, Kadishub Kepri mengatakan, persoalan status lahan itu kini sudah diselesaikan. Sehingga, pusat menganggarkan di APBN 2018 mendatang.
“Pemprov serius melakukan koordinasi dengan Kemenhub terkait lahan tersebut. Dan intinya masalah lahan tidak dalam keadaan bermasalah atau bersengketa, sebab itu milik Pemprov Kepri,” jelasnya.
Sepanjang pantauan, kondisi pelabuhan yang disebut-sebut bakal menjadi saingan Pelabuhan Sri Bintan Pura itu cukup memprihatinkan. Kondisi bangunan berwarna biru itu banyak mengalami kerusakan.(kar)
