TANJUNGPINANG (HAKA) – Dinas PUPR Kota Tanjungpinang mengakui, kendala pelaksanaan proyek infrastruktur baru belum maksimal pada awal tahun anggaran 2026 ini.
Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungpinang, Rusli menyebut, keterbatasan anggaran serta proses regulasi administrasi menjadi kendala saat ini.
“Meskipun APBD sudah jalan, kami menunggu regulasi administrasi agar bisa menggunakan anggaran tersebut,” ujar Rusli, kemarin.
Rusli menjelaskan, hingga saat ini belum ada pengerjaan proyek infrastruktur besar, atau proyek baru yang berjalan di lingkungan Dinas PUPR.
Namun, mereka tetap merespon keluhan mendesak masyarakat. PUPR memaksimalkan SDM melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) atau tim pemeliharaan rutin.
“Kami melakukan pemeliharaan rutin dan berkala secara swakelola. Ini ‘jurus darurat’ menangani keluhan warga,” jelasnya.
Tim TRC sudah melakukan beberapa pengerjaan. Antara lain menguruk parit untuk pengendalian banjir serta memperbaiki jalan berlubang skala kecil.
Salah satunya adalah penyelesaian perbaikan akses jalan menuju TPU Kilometer 16, yang sempat warga keluhkan karena kondisinya rusak.
Rusli mengakui pengerjaan swakelola secara manual ini memang tidak akan sekuat atau permanen proyek infrastruktur besar.
“Daripada tidak kerja, lebih baik kami menangani secara darurat. Paling tidak akses masyarakat kembali lancar dan aman,” pungkasnya. (sih)
