TANJUNGPINANG (HAKA) – Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP2KH Kepri, Iwan Berri Prima, mengatakan pemerintah memperkuat peternak lokal.
Menurut Berri, Kepri masih bergantung pada pasokan ternak dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
“Kita perlu menjaga keseimbangan antara jaminan ketersediaan pangan, kesehatan hewan, dan perlindungan peternak lokal,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah tidak bisa membatasi pemasukan ternak dari luar daerah secara sepihak.
“Kepri tetap membutuhkan pasokan luar daerah untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan masyarakat,” jelasnya.
Melalui aturan turunan Ranperda yang sedang pemerintah susun, DKP2KH menyiapkan sejumlah intervensi untuk meningkatkan kapasitas produksi peternak lokal.
Intervensi itu mencakup peningkatan populasi, penguatan pembibitan, pengembangan pakan, kesehatan hewan, kelembagaan, pembiayaan, kemitraan, hingga hilirisasi.
Ia mengatakan pemerintah perlu memperbaiki data populasi dan produksi, untuk menentukan kebijakan lalu lintas ternak secara akurat.
“Dengan data yang baik, kebijakan pemasukan ternak dari luar dapat dilakukan secara lebih terukur dan tidak berlebihan,” terangnya.
Data akurat membantu pemerintah mencegah pemasukan ternak secara berlebihan yang dapat mengganggu usaha peternakan lokal.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, DKP2KH mendorong pengembangan Sistem Informasi Peternakan yang terintegrasi.
Sistem itu akan memetakan populasi ternak, sentra peternakan, produksi, proyeksi kebutuhan, lalu lintas, serta status kesehatan hewan.
Berri mengatakan pemerintah akan mengatur akses publik terhadap data tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
“Dengan pendekatan berbasis data tersebut, pemasukan ternak dari luar tetap dapat menjamin kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (sih)
