TANJUNGPINANG (HAKA) – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi memiliki peta jalan pembangunan baru. DPRD Kepri mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Pengesahan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kepri. Rapat digelar pada Jumat, 11 Juli 2025. Wakil Ketua DPRD Kepri, T Afrizal Dachlan, memimpin langsung paripurna tersebut.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, turut hadir. Beliau menyaksikan langsung penandatanganan dokumen penting ini.
RPJMD menjadi fondasi utama pembangunan daerah. Dokumen ini menjabarkan visi dan misi Gubernur terpilih. RPJMD juga memastikan sinkronisasi kebijakan daerah dengan pusat.
Panitia Khusus (Pansus) Ranperda RPJMD memberikan penekanan khusus. Mereka menilai RPJMD Kepri harus komprehensif dan responsif. Kepri adalah wilayah kepulauan strategis. Karena, wilayah ini berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Selain itu, Pansus menyoroti tantangan sektor maritim dan perdagangan. Mereka juga menekankan infrastruktur transportasi.
Kemudian, Pansus mendorong langkah-langkah inovatif. Tujuannya memperkuat kapasitas fiskal daerah. Mereka meminta Pemprov Kepri mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penguatan PAD memastikan tercapainya visi pembangunan.
Pada kesempatan itu, Gubernur Ansar Ahmad menggarisbawahi beberapa hal. RPJMD disusun berdasarkan regulasi nasional. Ini juga selaras dengan RPJPD Kepri 2025–2045.
“RPJMD menjadi jembatan antara visi-misi kepala daerah dan rencana kerja tahunan,” ujar Gubernur Ansar.
Oleh karenanya, penyusunannya melibatkan banyak pihak. Pemerintah pusat, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha ikut berpartisipasi.
Gubernur Ansar berharap RPJMD ini menjadi pedoman bersama. Pemerintah kabupaten/kota wajib menyusun RPJMD masing-masing.
Pengesahan RPJMD 2025–2029 memulai tahap perencanaan baru.
Kepri fokus pada pembangunan yang terstruktur. Pembangunan ini berbasis karakteristik daerah kepulauan. Potensi maritim menjadi poros utama pembangunan dunia. (dim)
