Beranda Headline

Perbaiki Neraca Agar Lebih Riil, Hamid Ajukan Penghapusan Aset Tak Layak Pakai

0
Bupati Natuna dan Unsur Pimpinan DPRD melakukan penandatanganan berita acara-f/istimewa-pemkab

NATUNA (HAKA) – Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal menghadiri Rapat Paripurna, dengan agenda Penyampaian Akhir Fraksi, tentang Laporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2019 di Ruang Rapat Paripurna Kabupaten Natuna, Ranai, Selasa (14/7/2020).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Andes Putra. Dalam kesempatan tersebut Hamid Rizal mengapresiasi seluruh fraksi, yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berarti.

Ia berharap sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat terus terjalin secara sehat, menjalankan fungsi pengawasan serta saling bahu membahu dalam menetapkan arah kebijakan daerah.

Bupati Hamid Rizal saat menyampaikan pidato di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Natuna-f/istimewa-pemkab

“Setelah menerima hasil laporan dari audit BPK, saya akan langsung menindaklanjuti berbagai hasil temuan serta mengevaluasi untuk segera dibenahi,” ujarnya.

Terkait aset-aset pemerintah daerah, seperti kendaraan dinas operasional, Hamid mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat beberapa kendaraan yang berada di kecamatan dan sudah tidak layak beroperasi.

“Hal tersebut perlu dilakukan pendataan ulang dan penghapusan, dengan tujuan agar neraca aset daerah dapat terangkum lebih riil, serta mencegah temuan pengelolaan aset daerah,” paparnya.

Sebelumnya perwakilan Fraksi menyampaikan pendapat dan pandangan akhirnya secara bergantian.

Bupati Hamid berdialog bersama unsur FKPD usai paripurna-f/istimewa-pemkab

Perwakilan Fraksi PNR, Junaidi memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, yang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Oleh BPK provinsi Kepri.

“Hal ini perlu dipertahankan sebagai motivasi meningkatkan kinerja pemerintah untuk tahun mendatang,” ujarnya.

Walaupun mendapat predikat WTP, Junaidi menegaskan, bahwa masih ada temuan BPK yang perlu ditanggapi dengan serius, karena hal ini berdampak kerugian untuk daerah.

“Saya mengharapkan agar Pemerintah Daerah lebih focus pada peningkatan PAD, seperti pengembangan bidang pariwisata, perikanan dan wajib pajak lainnya,” tambahnya. (dan/humas pemkab)

example banner

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here