TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemprov Kepri dan DPRD Kepri menyetujui, nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kepri tahun 2026, Senin (24/11/2025).
Wakil Ketua II DPRD Kepri, Tengku Afrizal Dahlan menyampaikan, Banggar DPRD dan TAPD telah menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan.
“Kami terlebih dahulu menyampaikan hasil pembahasan pendapatan daerah yang tercantum dalam rancangan KUA-PPAS 2026,” ujarnya, saat rapat paripurna, Senin (24/11/2025).
Dalam rapat itu, ia menjelaskan, pemerintah daerah awalnya menetapkan pendapatan APBD Kepri 2026 sebesar Rp 3,735 triliun.
Namun, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang mengurangi nilai Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp495 miliar.
“Sehingga angka pendapatan Kepri turun menjadi Rp 3,312 triliun,” katanya.
Afrizal juga menyebutkan, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan dari pinjaman daerah sebesar Rp250,6 miliar.
“Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp19,46 miliar,” ungkapnya.
Dengan komposisi tersebut, total belanja daerah dalam KUA-PPAS APBD Kepri 2026 mencapai Rp 3,544 triliun.
Melalui penandatanganan ini, DPRD Kepri dan Pemprov Kepri resmi menyepakati arah dan prioritas anggaran sebagai dasar penyusunan APBD Kepri 2026. (dim)
Dinamika Fiskal Kepulauan Riau
Analisis Tren APBD (2016 – 2025)
Puncak Tertinggi (2024)
Rp 4,569 T
Pertumbuhan (2016-2024)
+57%
Status Tren
Positif & Progresif
1. Lintasan Pertumbuhan Anggaran (10 Tahun)
Grafik di bawah ini menggambarkan perjalanan fiskal Provinsi Kepri selama satu dekade terakhir.
Terlihat jelas pola pertumbuhan awal, fase stagnasi akibat pandemi (2020-2021),
dan lonjakan pemulihan yang luar biasa mulai tahun 2022 hingga mencapai puncaknya di APBD Perubahan 2024.
2. Empat Fase Utama Kebijakan Anggaran
Sejarah anggaran Kepri dalam dekade ini dapat dibagi menjadi empat periode distingtif yang mencerminkan kondisi ekonomi makro dan respons kebijakan daerah.
Pertumbuhan Awal
2016 – 2020
Periode kestabilan. Anggaran tumbuh konsisten dari Rp 2,9T ke Rp 3,9T, didorong oleh tren positif PAD dan dana transfer sebelum krisis global.
Stagnasi Pandemi
2020 – 2021
Dampak COVID-19. Anggaran stagnan akibat refocusing untuk kesehatan dan pemangkasan transfer pusat. Fokus pada jaring pengaman sosial.
Lonjakan Pemulihan
2022 – 2024
Rebound ekonomi. Menembus batas psikologis Rp 4T. Didorong pemulihan PAD dan normalisasi dana transfer. Puncak tertinggi di 2024.
Proyeksi Konservatif
2025
Normalisasi APBD Murni. Penetapan awal yang hati-hati (konservatif) sebelum penyesuaian di pertengahan tahun berjalan.
Analisis Komparatif
Melihat besaran nominal per tahun secara berdampingan memberikan perspektif yang jelas tentang seberapa jauh kapasitas fiskal Kepri telah berkembang.
Poin Penting
APBD 2024 (Perubahan) mencatat rekor tertinggi dalam sejarah, melampaui Rp 4,5 Triliun.
Faktor Pemicu
Peningkatan Belanja Wajib (Pendidikan & Kesehatan) serta optimalisasi Pajak Daerah.
Perbandingan Nominal APBD (Triliun Rupiah)
Mengapa APBD 2025 Terlihat Turun?
Penurunan dari Rp 4,569 T (2024) ke Rp 3,918 T (2025) bukanlah tanda kemunduran ekonomi.
Angka 2024 adalah APBD Perubahan (setelah penyesuaian pendapatan aktual), sedangkan angka 2025 adalah APBD Murni (target awal).
Secara historis, APBD Perubahan cenderung lebih tinggi karena memasukkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan pelampauan target pendapatan.
