TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemerintah Provinsi Kepri tengah menanti Keputusan Presiden (Kepres), mengenai perluasan kawasan Free Trade Zone (FTZ) secara menyeluruh.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura mengungkapkan, bahwa nantinya keputusan ini yang akan mengatur penerapan FTZ di Bintan, Tanjungpinang, dan Karimun, setelah Batam yang sudah terlebih dahulu menjadi kawasan FTZ.
Menurutnya, apabila kebijakan FTZ menyeluruh ini diterapkan, maka akan tercipta pemerataan investasi di Kepri, yang tentunya akan membuka peluang lapangan kerja baru.
“Dengan adanya Kepres ini, kita bisa menciptakan lebih banyak peluang pekerjaan. Gubernur juga sedang terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat untuk merealisasikan hal ini,” terangnya.
Selain itu, ia juga mengaku, bahwa belum mengetahui siapa yang akan memimpin FTZ di tiga kabupaten/kota tersebut. “Kita masih pikirkan siapa pemimpinnya, apakah nantinya dipimpin oleh kepala BP atau ex officio, karena aturan terbaru masih dalam proses pembahasan,” tukasnya.
Sebelumnya Wagub Kepri, Nyanyang Haris Pratamura menegaskan, bahwa dirinya bersama Gubernur Ansar terus berupaya memperjuangkan perluasan status Free Trade Zone (FTZ) untuk di wilayah Bintan, Tanjungpinang, dan Tanjung Balai Karimun. Langkah ini dilakukan demi meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat Kepri.
“Kami bersama Pak Gubernur terus memperjuangkan ini, agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian Kepri,” ujar Nyanyang kepada hariankepri.com, kemarin.
Dia menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menjadi fokus utama dalam kepemimpinannya bersama Gubernur Ansar.
Dengan mengusung visi Kepri Maju, Makmur, dan Merata 2025-2030, mereka berkomitmen untuk mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ini merupakan tanggung jawab besar yang harus kita laksanakan bersama,” tegasnya.
Nyanyang juga menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak dalam merealisasikan pembangunan Kepri. Sinergi antara pemerintah, lembaga adat, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar rencana pembangunan dapat berjalan dengan baik.(adv)