TANJUNGPINANG (HAKA) – Kepala Dinas PUPR Kepri, Rodi Yantari, menepis anggapan masyarakat mengenai proyek Jembatan Batam-Bintan (Babin) sebagai komoditas politik menjelang Pilkada.
Rodi menegaskan keseriusan pemerintah, melalui kucuran anggaran besar dari APBD Kepri, maupun APBN untuk tahap persiapan teknis.
“Masyarakat salah menilai proyek ini sekadar janji. Kita mendanai pembebasan lahan 70 hektare senilai Rp70 miliar dari APBD,” tegas Rodi.
“Pusat juga mengucurkan Rp70 miliar untuk soil investigation. Total anggaran masuk senilai Rp140 miliar,” tambah Rodi kepada hariankepri.com, kemarin.
Rodi menilai, proyek sejak tahun 2005 ini memang memerlukan proses panjang dan tahapan yang sangat teknis.
Saat ini, skema pembiayaan menjadi kendala utama pembangunan jembatan sepanjang belasan kilometer tersebut.
Rodi menjelaskan, pemerintah terus mencari skema anggaran paling tepat karena kondisi APBN sedang defisit. Pemerintah mengupayakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Proyek berjalan lebih cepat jika swasta mendanai penuh melalui KPBU,” jelasnya.
Terkait progres teknis, Rodi menyebutkan tim telah merampungkan review desain untuk ruas Batam ke Tanjung Sauh.
Namun, penyelidikan tanah ruas Tanjung Sauh ke Pulau Bintan menyisakan 32 titik dari total 35 titik rencana.
Meskipun belum menentukan jadwal pasti pemancangan tiang pertama, Rodi memastikan progres tetap berjalan di balik layar.
“Daerah dan pusat sudah mengucurkan uang. Ini mematahkan persepsi masyarakat. Kita doakan skema pembiayaan segera terealisasi,” pungkasnya. (sih)
