TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemprov Kepri menegaskan komitmennya, memperluas akses keuangan yang adil dan merata bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyebut, kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menjadi kunci untuk mewujudkan inklusi keuangan lintas sektor.
“Pentingnya kolaborasi erat antara OJK, pemerintah daerah, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Ansar, kemarin.
Pemprov Kepri akan terus membuka ruang kerja sama dengan OJK untuk memperluas layanan keuangan di berbagai sektor.
Fokus kerja sama mencakup koperasi dan UMKM, perindustrian dan perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sektor pertanian, kelautan, dan perikanan.
Untuk memperkuat inklusi keuangan secara berkelanjutan, Pemprov Kepri telah meluncurkan sejumlah kebijakan strategis.
Di antaranya penyaluran modal usaha dengan subsidi bunga atau margin 0 persen, pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih, serta perlindungan nelayan dan petani melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Pemerintah daerah juga menyalurkan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk memperkuat basis ekonomi masyarakat.
Sejak 2021, Pemprov Kepri menjalankan program kemandirian pesantren melalui HEBITREN, memperkuat dan mentransformasi koperasi konvensional.
Termasuk membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mempercepat penetrasi layanan keuangan hingga ke pelosok.
Ansar juga menyampaikan apresiasi terhadap peran aktif OJK Kepri dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di daerah.
Menurutnya, OJK memiliki peran penting dalam mencapai target indeks inklusi keuangan nasional sebesar 93 persen pada 2029 sesuai RPJMN, dan 98 persen pada 2045 sesuai RPJPN.
“Kebijakan strategis OJK selama ini memberi dampak positif bagi stabilitas pertumbuhan ekonomi Kepri,” pungkasnya.(kar)
