PemTANJUNGPINANG (HAKA) — Tim Ahli dan Penasehat Gubernur Kepri, Laksamana TNI (Purn) Marsetio, mendorong Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempercepat optimalisasi sektor labuh jangkar. Potensi besar ini bisa menjadi salah satu sumber peningkatan pendapatan daerah.
Namun, ia mengingatkan optimalisasi labuh jangkar tidak boleh berjalan sendiri. Pengembangan sektor maritim lain juga harus dipacu agar Kepri benar-benar memanfaatkan kekuatan lautnya sebagai sumber ekonomi utama.
“Kepulauan Riau harus melihat laut dan kawasan perairannya sebagai kekuatan ekonomi utama. Kita butuh akselerasi lintas sektor yang nyata,” kata Marsetio dalam Rakor Konsolidasi dan Operasional Areal Labuh Jangkar di Kantor BP Batam, kemarin.
Marsetio menilai, Kepri juga punya peluang besar dari pemanfaatan jalur internasional Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Malaka dan Selat Singapura.
“Selama ini potensi TSS belum dimaksimalkan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang, menyebut pemerintah daerah kini tengah serius memaksimalkan enam titik labuh jangkar yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.
Titik tersebut berada di Tanjung Balai Karimun, Pulau Nipah, Pulau Galang, Kabil, Tanjung Berakit, Terminal Batu Ampar, dan Terminal Sekupang.
“Enam titik labuh jangkar utama ini merupakan potensi besar bagi penerimaan negara maupun daerah. Sudah saatnya potensi ini dioptimalkan secara maksimal,” tegas Nyanyang di Kota Tanjungpinang.
Ia menambahkan, Pemprov Kepri menargetkan pada 2026 pendapatan daerah dari sektor labuh jangkar bisa terealisasi. Pemprov Kepri juga telah melakukan pertemuan dengan Direktorat PNBP Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan untuk mempercepat mekanisme bagi hasil.
“Sekarang tinggal teknisnya saja. Mudah-mudahan segera ada realisasi dalam bentuk dana bagi hasil,” ujarnya.(adv)
