TANJUNGPINANG (HAKA) – Persoalan perubahan atau pengembalian pola parkir di Jalan Merdeka, membuat DPRD Tanjungpinang mengkritik Pemerintah Kota (Pemko).
Tidak tinggal diam, Pemko melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) ikut memberikan tanggapan balik, atas kritikan yang dialamatkan Beni kepada pemko.
Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Informasi dan Saluran Kominfo Tanjungpinang Teguh Susanto mengatakan, sama sekali tidak ada kajian resmi yang menyatakan toko tutup karena parkir.
“Lagipula, suatu kebijakan tidak dapat langsung diganti atau diubah begitu saja. Perlu ada evaluasi terhadap suatu kebijakan yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengalihan parkir menyerong itu sudah diperintahkan untuk dievaluasi sejak tahun 2017.
“Legislatif kerjanya adalah mengawasi eksekutif. Jika kebijakan eksekutif dinilai salah atau tidak efektif, mereka bisa langsung sampaikan. Kemana mereka selama ini atau bagaimana cara mereka mengawasi pemerintah?,” ungkapnya.
Teguh menegaskan, legislatif bisa menegur eksekutif jika kebijakan yang dibuat dinilai kurang tepat.
“Yang jadi pertanyaan, kenapa baru sekarang ada penilaian atau koreksi dari dewan,” tukasnya. (fik)
