BATAM (HAKA) – Kadis Perikanan Kota Batam, Yudi Admajianto menyatakan, Pemko Batam mendorong penguatan distribusi BBM bersubsidi di wilayah hinterland.
“Batam merupakan wilayah kepulauan dengan kurang lebih 371 pulau,” ujar Yudi.
Ia menegaskan kondisi geografis itu memberikan tantangan tersendiri, dalam penyediaan dan distribusi BBM bersubsidi bagi nelayan.
Masyarakat hinterland menggantungkan hidup pada sektor kelautan, sehingga kebijakan distribusi BBM perlu penyesuaian khusus.
Sebanyak 7.000 kapal nelayan kecil terdata, tetapi baru 753 nelayan mengantongi surat rekomendasi via sistem X-Star.
Jumlah penerima surat rekomendasi baru, mencapai sekitar 10 persen akibat panjangnya proses administrasi antarinstansi terkait.
Nelayan pulau harus menempuh perjalanan puluhan hingga 100 kilometer demi mengurus dokumen administrasi kapal ke penyalur.
Jarak tempuh menuju titik penyalur BBM dari Pulau Kasu dan Karas mencapai 40 hingga 50 kilometer.
“Kita ingin kebijakan pemerintah benar-benar terasa manfaatnya oleh masyarakat,” kata Yudi.
Sementara itu, Komite BPH Migas Fathul Nugroho menerima aspirasi kebutuhan pembangunan subpenyalur, di wilayah yang jauh dari SPBU.
“Semoga kehadiran subpenyalur dapat mempermudah masyarakat, khususnya nelayan,” kata Fathul. (fik)
