TANJUNGPINANG (HAKA) – DPRD Kota Tanjungpinang menyepakati pembahasan penyusunan dokumen KUA-PPAS Pemko Tanjungpinang tahun 2026.
Pengambilan keputusan itu, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjungpinang, Agus Djurianto, Selasa (11/11/2025) lalu.
Saat itu, Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah dan unsur pimpinan dewan, juga telah menandatangani nota kesepakatan bersama tentang plafon anggaran sementara tersebut.
Dalam rancangan KUA-PPAS itu, kata Lis, ada sumber pinjaman daerah sekitar Rp150 miliar. Dana ini, untuk membiayai pembangunan infrastruktur pelayanan publik Tanjungpinang.
Sebelumnya, Lis, memberikan alasan bahwa Pemko Tanjungpinang membutuhkan dana besar, untuk merealisasikan visi-misi serta program pembangunan Kota Tanjungpinang Berbenah.
“Untuk itu, kami pemko mengajukan pinjaman ke bank,” ucapnya.
Menurut Lis, pihaknya sedang melakukan identifikasi bank-bank yang memberikan pinjaman uang ke Pemko Tanjungpinang, dengan pajak maupun bunga relatif rendah.
Ada tiga alternatif bank untuk pinjaman yakni, Bank Riau Kepri (BRK) Syahriah, Sinar Multi Investasi (Sinarmas) dan Bank Jawa Barat (BJB).
“Kami akan pilih bank yang paling rendah bunganya, yang kita mampu bayar,” jelas Lis kepada wartawan, Agustus 2025 lalu.
Lis menerangkan, ada beberapa aspek pembangunan publik untuk peningkatan sarana dan prasarana masyarakat.
Termasuk, pembangunan beberapa resistensi banjir di wilayah Kota Tanjungpinang, seperti di Kampung Kolam, maupun wilayah lainnya, di Ibukota Kepri ini.
“Karena jumlah titik banjir sudah bertambah menjadi sekitar 80 lokasi sekarang,” tegasnya.
Lis mengajak Pemprov Kepri serta BWS Sumatera IV, juga ikut terlibat dalam meningkatkan pembangunan publik di Kota Tanjungpinang selama 5 tahun ke depan.
“Saya berharap sinergitas Pemerintah Pusat dan Pemprov Kepri dalam membangun Ibukota Kepri ke depannya,” tutupnya. (rul)
