KARIMUN (HAKA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun memastikan, akan melunasi sisa kewajiban tunda bayar tahun anggaran 2023 dan 2024 secara bertahap kepada para kontraktor.
Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano Bawole, mengungkapkan, bahwa total tunda bayar untuk dua tahun anggaran tersebut mencapai angka sekitar Rp171 miliar.
Rocky menjelaskan, Pemkab Karimun telah menyetorkan pembayaran sebesar Rp50 miliar pada tahun anggaran 2025 lalu untuk mengurangi beban kewajiban daerah tersebut.
Saat ini, pemerintah masih memiliki sisa tunda bayar sekitar Rp121 miliar, yang akan menjadi prioritas penyelesaian dalam dua tahun anggaran ke depan.
“TB tahun 2023 dan 2024 totalnya Rp171-an miliar, kami sudah membayar Rp50-an miliar pada tahun 2025,” ujar Rocky kemarin.
Ia menegaskan, bahwa pemerintah daerah merencanakan pelunasan sisa kewajiban sebesar Rp121 miliar tersebut, pada tahun anggaran 2026 dan tahun 2027 mendatang.
“Untuk tahun 2026 ini, kami memasukkan alokasi pembayaran utang tersebut ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni,” tegasnya.
Langkah ini bertujuan, agar proses pelunasan kepada pihak ketiga atau penyedia jasa, dapat berjalan lebih pasti sejak awal tahun anggaran berjalan.
Saat wartawan menanyakan nilai persis alokasi anggaran pada APBD Murni 2026, Rocky mengaku tidak memegang angka pastinya secara mendetail.
Meski demikian, ia menjamin komitmen pemerintah daerah, untuk menyelesaikan persoalan tunda bayar ini sudah tertuang dalam dokumen anggaran tahun ini secara sah.
“Saya lupa angka persisnya, takut salah. Namun yang pasti, kami sudah menganggarkannya di tahun 2026 ini,” pungkas Rocky. (sih)
