TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyatakan, di tahun ini Pemprov Kepri akan melakukan proses pembebasan lahan di sejumlah tempat di Kabupaten Bintan untuk pembangunan Bendungan Busung.
Ansar menyebut, pembangunan Bendungan Busung tersebut, nantinya akan menjadi solusi untuk penuntasan krisis air di Pulau Bintan.
“Kalau ini selesai, Batam pun bisa kita supply,” katanya, kemarin.
Lebih lanjut ia mengutarakan, sejatinya pembangunan Bendungan Busung ini sudah terealisasi di awal tahun 2020 lalu, jika saja, Pemerintah Daerah ketika itu mau serius mengurusi proses pembebasan lahan untuk pembangunan DAM tersebut.
Ansar menceritakan, ketika masih duduk sebagai Anggota Komisi V DPR RI dapil Kepri pada tahun 2019 lalu, pihak Kementrian PUPR telah beberapa kali membahas rencana pembangunan bendungan tersebut kepada dirinya.
“Waktu saya di Komisi V Pak Menteri PUPR ngotot terus mau bangun itu (Bendungan Busung). Pak Menteri waktu itu minta bantu kita (Komisi V) untuk bahas soal pembebasan lahan ke pemerintah daerah,” tuturnya.
Namun, sayangnya, sambung dia, pemerintah daerah waktu itu, baik Pemprov Kepri maupun Pemkab Bintan tidak merespon permintaan tersebut.
Sehingga akhirnya, alokasi anggaran yang telah digelontorkan oleh Kementerian PUPR sebesar Rp 1,3 triliun untuk pembangunan bendungan itu ditarik kembali.
“Makanya, saya agak sedikit kecewa waktu itu, karena pemdanya tidak merespon cepat. Pemda Provinsi dan Pemda Bintan,” ungkapnya.
Ansar melanjutkan, di tahun anggaran 2022 ini, Pemprov Kepri, akan berupaya agar pembangunan Bendungan Busung itu dapat terealisasi.
Sejauh ini, lanjutnya, Pemprov Kepri telah menyiapkan sejumlah rencana untuk memulai tahapan pembebasan lahan untuk pembangunan DAM tersebut.
Orang nomor satu di Provinsi Kepri ini juga mengaku optimis, jika seluruh proses pembebasan lahan itu rampung. Maka, di tahun ini pembangunan bendungan itu akan dilaksanakan.
“Karena sekarang, Kementerian PU itu mengejar target kinerja air mereka. Dari kinerja yang lain, air itu masih belum terkejar (targetnya). Kalau air baku ini jadi, maka kita bisa supply ke Batam,” pungkasnya.
Rencana pembangunan Bendungan Busung ini sejatinya, sudah cukup lama bergulir. Sebagaimana yang diberitakan, hariankepri.com, Kamis (4/7/2019) lalu.
Kementerian PUPR melalui BWS IV, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun di tahun 2020 untuk pembangunan bendungan tersebut.
Kepala BWS IV Wilayah Sumatera waktu itu, Ismail menyampaikan, Bendungan Busung tersebut, nantinya akan memiliki daya tampung sekitar 111 juta meter kubik. Jumlah itu, 10 kali lebih banyak dibanding dengan Waduk Sei Gong di Batam.
“Pembangunan bendungan itu, akan menempati lahan seluas 4,721 hektare. Luas itu meliputi dua kelurahan dan lima desa, di tiga kecamatan, Kabupaten Bintan,” katanya waktu itu.
Namun, sayangnya, hingga di akhir tahun 2019, Pemprov Kepri bersama Pemkab Bintan tak kunjung melakukan pembebasan lahan yang terdampak pembangunan DAM tersebut.
Akhirnya, alokasi anggaran yang telah ditetapkan di APBN 2020 untuk pembangunan DAM itu terpaksa dikembalikan ke kas negara.(kar)
————————————————————————-
Lokasi Terdampak Pembangunan Bendungan Busung :
1. Desa Busung, Kecamatan Sri Kuala Lobam : 648 ha ;
2. Desa Kuala Sempang, Kecamatan Sri Kuala Lobam : 2.597 ha ;
3. Kelurahan Teluk Lobam, Kecamatan Sri Kuala Lobam : 720 ha ;
4. Desa Sebong Pereh : Kecamatan Telok Sebong : 404 ha ;
5. Desa Ekang Anculai, Kecamatan Telok Sebong : 23 ha ;
6. Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara : 296 ha ;
7. Kelurahan Tanjung Uban Timur, Kecamatan Bintan Utara : 30 ha.
——————————————–
#sumber : BWS Sumatera IV
