TANJUNGPINANG (HAKA) – Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional Gubernur Kepri dalam setahun, mencapai miliaran rupiah. Bahkan di tahun 2018 saja, Pemprov Kepri masih menunggak pembayaran BBM ke pihak ketiga sekitar Rp 3 miliar.
Menurut Sekdaprov Kepri Arif Fadillah, bahwa biaya operasional BBM masih wajar, ketika melihat luas wilayah yang didatangi Gubernur Nurdin.
Kata dia, besarnya nominal biaya BBM karena dipengaruhi faktor geografis Provinsi Kepri yang lautnya cukup luas, sehingga memerlukan dana ektra untuk membiayai perjalanan dinas Gubernur Kepri.
“Kondisi kita wilayahnya kan pulau-pulau. Setiap kepala daerah melakukan perjalanan dinas tentu memerlukan minyak. Baik itu untuk mobil atau kapal,” ucapnya kepada hariankepri.com, Jumat (23/11/2018) akhir pekan lalu.
Ironisnya, kunjungan kerja (kunker) yang rutin dilakukan Gubernur Kepri ini diakui sendiri oleh Nurdin, belum memberikan hasil. Nurdin mengatakan, selama melakukan kunjungan kerja ke pulau-pulau memang belum terlalu tampak hasil atau outputnya.
Ia menegaskan, tujuan kunjungan kerjanya ke setiap pulau di Kepri, yang menghabiskan anggaran cukup besar itu untuk melihat secara langsung pembangunan yang telah dilakukan oleh masyarakat.
Saat diwawancarai, Nurdin juga mengaku tidak mengetahui persis nominal yang dikeluarkan dalam setiap kunjungan kerjanya, khususnya ke pulau-pulau yang ada di Kepri.
“Itu hal teknis, saya kurang paham,” singkatnya. (fik)
