TANJUNGPINANG (HAKA) – Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, memberi peringatan keras kepada direksi BUMD, agar segera membenahi kinerja perusahaan.
Nyanyang menegaskan hal tersebut, saat memimpin Rapat Koordinasi Standarisasi Pelaporan dan Kinerja BUMD di Dompak, Selasa (5/5/2026).
Nyanyang mengungkapkan, kinerja sejumlah BUMD masih menghadapi tantangan serius. Terutama terkait capaian Return on Asset (ROA) yang belum memenuhi target.
“Masih ada pekerjaan rumah. Jika target ROA tidak tercapai, maka kinerja pemerintah daerah juga ikut terdampak,” ujar Nyanyang.
Menurutnya, BUMD seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi dan tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan menjadi beban pemerintah.
Apalagi, kapasitas fiskal daerah sedang menghadapi tekanan berat. Pemerintah sangat menantikan kontribusi nyata dari sektor perusahaan daerah.
“BUMD harus profesional dan akuntabel. Kuncinya pada standarisasi pelaporan keuangan dan ketepatan waktu penyampaian data,” tegasnya.
Ia menambahkan, tanpa data valid, pemerintah daerah menemui kesulitan merumuskan kebijakan strategis maupun melakukan evaluasi menyeluruh.
Wagub juga menekankan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), guna memastikan efisiensi operasional, dan transparansi pengelolaan BUMD.
“Pemerintah daerah tidak ragu mengambil langkah strategis, termasuk restrukturisasi BUMD apabila perlu demi menyehatkan perusahaan daerah,” imbuhnya.
Nyanyang meminta rapat teknis lanjutan, guna merumuskan langkah konkret agar BUMD mampu memberi sumbangsih nyata, bagi kesejahteraan masyarakat.
“BUMD harus profesional, bukan sekadar entitas usaha biasa, karena perannya sangat krusial dalam pembangunan Kepri,” pungkasnya. (sih)
