TANJUNGPINANG (HAKA) – Ketua DPRD Provinsi Kepri, Iman Sutiawan, bersedia untuk menyuarakan keluhan nelayan di Kepri ke pemerintah pusat, Kamis (15/5/2025).
Ia menegaskan, bahwa dirinya menaruh empati yang cukup besar terhadap para nelayan di Kepri ini. Keluhan tentang kebijakan sedimentasi laut dan pembatasan wilayah tangkap di atas 12 mil ini sangat pantas untuk dibahas lebih lanjut.
“Saya akan segera bersurat ke DPR RI, agar bisa difasilitasi keluhan para nelayan kita di tingkat pusat nanti,” ujarnya, kepada hariankepri.com, Kamis (15/5/2025).
Ia mengakui, bahwa dirinya belum mengetahui adanya denda jika para nelayan tersebut melebihi batas 12 mil laut untuk menangkap ikan.
“Saya berencana panggil dinas terkait untuk bahas soal adanya denda ini. Kasihan para nelayan ini, mereka pergi ke laut untuk mencari rezeki, tapi malah diberikan denda,” bebernya.
Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Kepri, Distrawandi mengungkapkan, ada dua tuntutan yang mereka sampaikan kepada perwakilan rakyat di Kepri ini.
“Kita ingin pemerintah memeriksa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2023, tentang pembatasan alat tangkap kapal di bawah 5 GT,” terangnya.
Selain itu, kata dia, wilayah perairan Provinsi Kepri ini terbilang dangkal dan berbeda jika dibandingkan dengan daerah lain seperti di Pulau Jawa.
“12 mil ini terbilang cukup dekat dan tidak sampai ke laut lepas, sedangkan perairan Kepri ini dangkal sehingga susah mencari ikan,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Distra menyebutkan, pihaknya juga menuntut adanya aktivitas penambangan pasir laut yang saat ini berada di perairan Provinsi Kepri.
“Kami ingin kebijakan ini dibatalkan, karena sangat merugikan kami. Jika kebijakan ini terus dilanjutkan, maka ekosistem laut akan rusak dan jelas sulit untuk kami menangkap ikan,” tutupnya. (dim)
