NATUNA (HAKA) – Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti, meminta agar diplomasi dikedepankan pemerintah pusat, dalam penyelesaian pelanggaran wilayah di perairan Laut Natuna Utara.
“Opsi perang jangan lah. Sesuai amanat undang-undang dasar 1945, kita harus ikut melaksanakan ketertiban dunia,” ujarnya.
Ngesti menyampaikan hal tersebut kepada Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, Laksamana Madya TNI Yudo Margono, Minggu (5/1/2020).
Ngesti menambahkan, banyak cara lain dalam diplomasi, yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Seperti mengirim nota protes, dan yang lainnya.
Kepada Pangkogabwilhan I, Ngesti juga menanyakan hasil pantauan selama di Natuna, dan berharap masalah tersebut bisa segera diselesaikan dengan cara diplomasi.
“Beliau menyampaikan kalau kapal-kapal nelayan asing China masih berada di laut ZEE, informasinya 2 KRI ditarik digantikan dengan KRI yang lain dan akan ditambah,” terang Ngesti.
Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua I DPRD Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah dan Tokoh Masyarakat Natuna, Mustamin Bakri ikut mendampingi Ngesti. (dan)
