TANJUNGPINANG (HAKA) – Rapat paripurna pengesahan APBD Perubahan (APBD P) Kepulauan Riau tahun 2025 yang digelar Senin (25/8/2025) mendadak riuh oleh insiden tak biasa.
Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD Kepri, Muhammad Musofa, melayangkan protes keras lantaran namanya tak tercantum dalam laporan akhir Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri.
Insiden itu bermula usai Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan pidatonya. Musofa yang berasal dari Dapil Kepri V langsung menyampaikan interupsi.
“Kenapa nama saya tidak ditulis di laporan itu, padahal saya sudah diutus oleh fraksi sebagai anggota Banggar,” kata Musofa di depan forum paripurna.
Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, yang memimpin rapat mencoba menenangkan suasana. Ia menyebut ada kesalahan teknis dari Sekretariat Dewan (Setwan) saat menyusun laporan.
“Kami mohon maaf, kepada Sekwan tolong diperbaiki langsung,” ujar Iman.
Namun klarifikasi itu belum meredakan amarah dan amukan Musofa. Ia tetap meminta agar kesalahan itu dibuktikan dengan dokumen baru.
“Saya tidak bisa menerima klarifikasi seperti ini. Lampiran pembaruan dokumen itu mohon dikirim ke saya,” ucap Musofa, yang disambut tepuk tangan anggota dewan lain.
Ketua Fraksi PKS, Hanafi Ekra, ikut menimpali. Ia meminta agar kesalahan serupa tidak kembali terulang. “Karena APBD ini dokumen resmi, jangan sampai terulang. Ini harus jadi pelajaran,” katanya.
Iman pun langsung menginstruksikan Sekwan untuk segera meralat laporan Banggar dan menayangkannya di layar rapat. Sepuluh menit kemudian, nama Musofa resmi masuk dalam struktur Banggar DPRD Kepri. Sorak-sorai anggota dewan pecah di ruang paripurna.
Meski terlihat puas, Musofa tetap memberi peringatan keras. Ia bahkan meminta Gubernur Ansar agar merotasi pejabat di lingkungan Setwan ke OPD lain bila insiden serupa terulang.
“Saya minta gubernur rotasi saja pejabat Setwan ke OPD lain,” ujarnya, yang kembali disambut riuh tepuk tangan.
Gubernur Ansar hanya bisa tersenyum simpul melihat drama kecil yang menggelitik itu.(kar)
