KARIMUN (HAKA) – Kebijakan skala prioritas anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun menuai kritik tajam.
Khususnya mengenai, pemerintah yang lebih mengutamakan kendaraan dinas baru daripada operasional ambulans laut bagi warga.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pemuda dan Pelajar Kundur Pekanbaru (HIMAP2K-P), Fauzan Fadli Romadan, menyayangkan sikap pemkab ini .
Ia menilai, pemerintah mengabaikan kebutuhan mendesak masyarakat kepulauan akan layanan kesehatan.
Fauzan mempertanyakan prioritas pemerintah yang lebih memilih pengadaan mobil dinas. Padahal, warga sangat membutuhkan ambulans laut untuk kesehatan masyarakat.
“Ambulans laut merupakan kebutuhan vital, bukan sekadar fasilitas tambahan bagi masyarakat pesisir,” ujarnya.
Fauzan menegaskan, kebijakan mendahulukan mobil dinas mencederai rasa keadilan sosial. Pemerintah mengabaikan hak dasar warga, melalui keputusan anggaran yang tidak tepat.
“Kami mendesak Pemkab Karimun segera mengevaluasi kebijakan prioritas anggaran tahun ini,” tegasnya.
Setda Kabupaten Karimun mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1,9 miliar, untuk membeli kendaraan dinas baru pada tahun anggaran 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karimun, Djunaidy, membenarkan alokasi anggaran tersebut yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia menjelaskan, pemerintah menggunakan total pagu anggaran Rp 1,9 miliar tersebut, untuk menyediakan tiga unit kendaraan roda empat.
“Ada tiga unit. Nilai anggarannya memang sekitar Rp 1,9 miliar,” ujar Djunaidy kepada hariankepri.com, Selasa (21/4/2026). (sih)
