PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bintan kini menghadapi ujian berat, dalam menangani ancaman kebakaran, yang terus mengintai keselamatan warga di seluruh wilayah.
Namun sayang, Pemkab Bintan sampai saat ini belum mampu mengalokasikan anggaran, untuk pembelian unit mobil pemadam kebakaran yang baru.
Akibatnya, UPTD Damkar di Kecamatan Bintan Utara terpaksa mengandalkan armada tua, yang sudah beroperasi selama belasan tahun lamanya.
Ironisnya, mobil pemadam tersebut merupakan aset pinjaman milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau, bukan milik murni Pemerintah Kabupaten Bintan.
Padahal, frekuensi peristiwa kebakaran lahan di wilayah Bintan saat ini sedang meningkat tajam, akibat cuaca panas yang sangat ekstrem.
Kekeringan panjang membuat semak belukar menjadi sangat mudah terbakar, dan mengancam pemukiman warga di sekitar lokasi kejadian.
Petugas pemadam kebakaran harus bekerja ekstra keras setiap hari untuk menjinakkan api yang berkobar di berbagai titik lokasi.
Sementara itu, sarana dan prasarana yang tersedia saat ini sangat terbatas dan jauh dari kata layak untuk mendukung tugas berat mereka.
Kondisi mobil tua seringkali mengalami kendala teknis, saat petugas sedang berpacu dengan waktu untuk memadamkan api di lapangan.
Selain itu, keterbatasan unit membuat jangkauan pelayanan pemadaman, menjadi lambat saat terjadi kebakaran besar secara bersamaan, di tempat berbeda.
Pemerintah daerah mestinya memprioritaskan pengadaan alat keselamatan publik ini, demi melindungi harta benda dan nyawa masyarakat Bintan.
Meskipun anggaran daerah terbatas, keselamatan warga tetap menjadi hukum tertinggi yang wajib mendapatkan perhatian utama dari para pemangku kebijakan.
Publik kini menaruh harapan besar, agar Bupati Bintan segera mencari solusi nyata, guna memperbarui armada damkar yang sudah usang tersebut.
Jangan sampai, pemerintah baru sibuk bertindak setelah jatuh korban jiwa atau kerugian materiil yang lebih besar menimpa rakyat.
Semoga Pemkab Bintan segera merealisasikan pembelian mobil damkar baru agar pelayanan publik dalam urusan darurat menjadi lebih optimal.
Taufik A Habu
Pemimpin Redaksi
