KARIMUN (HAKA) – Keluhan sistem penggajian ASN PPPK di Kabupaten Karimun meluas hingga wilayah pulau.
Sejumlah pegawai di Pulau Kundur menyampaikan kekecewaan mendalam, sebab harus mengantre secara manual.
“Kami harus mengantre mengambil gaji manual di ruang bekas IGD Rumah Sakit Tanjung Batu,” ujar salah seorang PPPK di Kundur, Nisa.
Ia menilai, perlakuan tersebut menimbulkan kesan bahwa pemerintah menganggap PPPK sebagai “anak bawang”, dalam sistem pemerintahan daerah Kabupaten Karimun.
Padahal, tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan PPPK kepada masyarakat sama besarnya dengan ASN PNS. Ia pun mempertanyakan komitmen pemerintah daerah soal kesejahteraan.
“Jangan sampai janji pemerintah memperhatikan nasib pegawai hanya berlaku bagi sebagian pihak saja,” tegas Nisa kepada hariankepri.com, Selasa (5/5/2026).
Nisa menyebut, antrean gaji di lingkungan rumah sakit tidak manusiawi. Ia mendesak Bupati Iskandarsyah dan Wakil Bupati Rocky segera mengevaluasi sistem tersebut.
“Kami berharap sistem pencairan lebih manusiawi, tertib, dan setara dengan ASN lainnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekda Karimun, Djunaidy, meminta para pegawai PPPK tetap bersabar menghadapi masa transisi.
“Pemerintah daerah akan mengevaluasi penyaluran keuangan melalui bank milik daerah tersebut,” tukasnya. (sih)
