JAKARTA (HAKA) — Mendagri Tito Karnavian mengingatkan para gubernur, agar tidak pesimis menanggapi kebijakan pengurangan dana Transfer Ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026.
Ia meminta para kepala daerah terlebih dahulu melakukan efisiensi belanja sebelum mengeluh ke pemerintah pusat.
“Lihat juga faktanya, banyak pemborosan dan tidak efisien. Kemudian akhirnya jadi masalah hukum,” tegas Tito dalam Rakornas di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Tito menilai banyak pos belanja daerah yang masih bisa ditekan tanpa mengganggu layanan publik.
Ia mencontohkan belanja rapat, perjalanan dinas, dan konsumsi yang kerap membengkak.
“Jangan langsung reaktif lihat angka turun. Exercise dulu. Lihat pos belanja birokrasi yang sebenarnya bisa pengurangan tanpa ganggu kinerja,” ujarnya.
Menurut Tito, pemborosan anggaran sering menjadi pintu masuk kasus korupsi yang berujung operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.
Terpisah, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menjelaskan, pertemuannya bersama 17 gubernur dengan Menteri Keuangan bukan bentuk protes, melainkan forum mencari solusi atas penurunan alokasi TKD tahun 2026.
“Siapa tahu ada solusi-solusi terbaik,” ujar Ansar kepada hariankepri.com, di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (9/10/2025).
Ansar menyebut pertemuan itu difasilitasi oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
“Kita kemarin diajak oleh ketua APPSI untuk mendiskusikan itu. Kan mendiskusikan boleh,” pungkasnya. (kar)
