KRISIS air dan kekeringan kini melanda Pulau Bintan, dengan dampak yang kian mencekik napas kehidupan masyarakat setiap hari.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dan PDAM (Perumda, red) Tirta Kepri, seolah kehilangan langkah taktis, dalam merumuskan solusi jangka pendek yang konkret bagi warga.
Setali tiga uang, Pemkab Bintan pun tampak belum memiliki skema penanganan darurat yang benar-benar terukur dan sistematis.
Demikian pula Pemko Tanjungpinang, hanya mengandalkan bantuan distribusi air melalui tangki mobil yang jumlahnya sangat terbatas.
Ironisnya, ketiga otoritas daerah ini belum juga menelurkan blue print strategis, untuk menjamin ketersediaan air bersih rakyat.
Padahal, masyarakat membutuhkan rencana cadangan yang matang, daripada sekadar menunggu hujan turun membasahi waduk yang mengering.
Selain itu, imbauan melakukan salat Istisqo menjadi cermin kepasrahan total, tanpa diiringi upaya teknis yang lebih maksimal.
Memang benar doa sangat penting, namun rakyat juga mendamba kebijakan teknokratis, yang mampu mengatasi dahaga di kemarau ini.
Tentu saja keterbatasan sumber air merupakan tantangan alam, tetapi pengelolaan manajemen air tetap menjadi tanggung jawab pemerintah.
Sayangnya, koordinasi antarwilayah di Pulau Bintan masih terasa sangat minim, sehingga penanganan krisis berjalan di tempat saja.
Bahkan, potensi sumur bor dalam atau optimalisasi embung kecil luput dari perhatian serius para pemegang kebijakan daerah.
Rakyat terpaksa harus mengeluarkan biaya tambahan yang cukup besar, demi mendapatkan beberapa galon air bersih setiap harinya.
Kini, warga mulai mempertanyakan kehadiran negara di tengah kesulitan yang sudah berlangsung selama berbulan-bulan tanpa kepastian ini.
Oleh karena itu, segeralah susun rencana aksi yang logis, agar Pulau Bintan tidak terjebak dalam kiamat air berkepanjangan.
Perlu ada, sinergi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang menjadi kunci utama untuk menyelamatkan hajat hidup orang banyak di Bintan.***
Taufik
Pemred hariankepri.com
