PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Kepri kini berada di persimpangan krusial. Kursi Sekdaprov, jabatan tertinggi birokrasi sekaligus “jangkar” pemerintahan, telah lama tanpa nakhoda definitif.
Pasca-pensiunnya Adi Prihantara, tersuguh ke publik tiga nama hasil kurasi Gubernur Ansar Ahmad. Venni Meitaria Detiawati, Muhammad Darwin, dan Misni.
Namun, memasuki pertengahan Januari 2026, sebuah pertanyaan besar menggantung di ruang publik. Sampai di mana hasil seleksi tersebut?
Publik berhak menagih transparansi. Proses fit and proper test yang sejak akhir Desember 2025 lalu.
Seharusnya sudah melahirkan titik terang. Bukan justru menjadi babak baru diamnya birokrat Dompak.
Kita tidak sedang memilih staf administrasi, melainkan sosok yang akan menentukan arah kebijakan Pemprov Kepri di masa-masa mendatang.
Tiga kandidat yang muncul memang bukan orang baru. Venni kuat di urusan fiskal, Darwin unggul dengan sistem kerja senyap, dan Misni sarat dengan pengalaman lintas rezim.
Namun, jabatan Sekda melampaui urusan teknis OPD. Ia adalah dirigen yang harus mampu mengharmonisasikan kepentingan internal, eksternal, hingga hubungan vertikal dengan pusat.
Jangan sampai, seleksi ini hanya menjadi seremoni formalitas, untuk melegitimasi sosok yang sudah ada sejak awal. Publik butuh jaminan, bahwa siapapun yang terpilih, adalah sosok dengan nilai tertinggi.
Bukan sekadar yang paling dekat dengan kekuasaan. Sebagai user, Gubernur Kepri Ansar Ahmad harus segera memutus ketidakpastian ini.
Menunda pengumuman hasil seleksi hanya akan melahirkan spekulasi liar, dan mengganggu stabilitas kerja ASN di lingkungan Pemprov Kepri.
Pasalnya, jabatan Sekda bukan sekadar pelengkap administrasi. Ia adalah beban berat yang membutuhkan legitimasi cepat.
Masyarakat Kepri menunggu. Siapa nakhoda birokrasi itu? Dan yang lebih penting, seberapa transparan proses ini di mata rakyat? (red)
