TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) kembali mencanangkan program ambisius, yakni, membangun rumah murah bersubsidi untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang baru diangkat tahun 2025.
Namun, janji itu justru memantik rasa pesimis dan tidak percaya, bahkan sinisme, dari para ASN, dalam hal ini pada PPPK yang menjadi target program.
Saat ditemui hariankepri.com, Senin (18/8/2025), Ari (nama samaran), PPPK di Dinas Pendidikan Kepri, menilai, wacana rumah murah itu terlalu jauh dari kenyataan. “Memang saya akui bagus. Tapi, payahlah mau jadi,” ujarnya.
PPPK lainnya Usman yang meminta namanya disamarkan, menilai rumah murah hanyalah iming-iming. Sementara janji yang lebih konkret, yakni pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), tak kunjung dipenuhi.
“Sampai hari ini, tanda-tanda TPP mau cair pun tak ada. Kalau saya, bagus itu ajalah (TPP) yang dicairkan, karena lebih penting,” kata pria yang bertugas di Satpol PP dan PK Provinsi Kepri ini.
Marzuki PPPK lain juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap rencana tersebut. Menurutnya, di tengah upaya efisiensi anggaran, wacana pembangunan rumah subsidi justru menimbulkan pertanyaan, apakah program ini kebutuhan mendesak atau sekadar proyek politis.
“Katanya efisiensi, tapi malah buat rencana macam gitu. Ini bisa menambah kekecewaan kami kepada Pemprov,” ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kepri, Said Nursyahdu, menjelaskan bahwa Pemprov Kepri telah menyiapkan lahan seluas lima hektare di Pulau Dompak untuk proyek ini.
Program ditujukan agar ASN, khususnya PPPK, memiliki hunian layak tanpa harus terbebani utang konsumtif.
“Memang rencana Pak Gubernur mau bangun rumah murah untuk pegawai, karena kita ada lahan sekitar 5 hektare di Dompak,” katanya.
Meski demikian, rencana pembangunan 250 unit rumah tipe 36 itu belum bisa berjalan tahun ini karena terkendala anggaran. Tahap awal diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp30 miliar, termasuk subsidi harga rumah bagi pegawai.
Said berharap anggaran segera tersedia agar program ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi ASN Pemprov Kepri. “Kita doakan anggaran bisa ada, sehingga bisa membantu para pegawai kita,” pungkasnya.(kar)
