PEMERINTAH daerah kini ramai-ramai beralih dari pola open bidding (lelang jabatan) ke sistem manajemen talenta.
Secara teori, sistem ini menjanjikan birokrasi yang lebih modern dan objektif. Tapi, jika kita membedah lebih dalam, publik patut curiga.
Jangan-jangan, manajemen talenta hanyalah strategi ganti casing, untuk menutupi praktik lama yang sarat kepentingan politik.
Dulu, open bidding memberikan panggung bagi ASN untuk berkompetisi secara terbuka. Kini, manajemen talenta mengandalkan nilai kinerja dan potensi.
Namun masalahnya, transparansi dalam sistem baru ini justru terasa semakin semu. Data nilai dan kualifikasi ASN tersimpan rapi dalam sistem aplikasi digital.
Apalagi, akses terhadap data tersebut tetap terbatas pada lingkaran elit birokrasi. Publik sulit memantau siapa yang benar-benar layak dan siapa yang sekadar titipan.
Selain itu, satu hal yang tidak berubah adalah, keputusan akhir tetap berada di ujung pena Kepala Daerah.
Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), kepala daerah memegang kendali penuh, untuk memilih siapa saja yang akan mengisi jabatan struktural.
Meski seorang ASN memiliki nilai sempurna dalam manajemen talenta, ia tetap akan kalah oleh rekannya, yang memiliki kedekatan emosional atau politik dengan penguasa.
Oleh karena itu, jika praktik ini terus berlanjut, masa depan ASN akan menghadapi ancaman serius.
Mereka yang punya kompetensi tinggi, akan kehilangan gairah kerja karena mereka tahu bahwa prestasi tidak menjamin promosi.
Sebab, pejabat struktural akan lebih fokus melayani politik pimpinan ketimbang melayani kepentingan publik.
Di samping itu, pembangunan sistem IT manajemen talenta yang memakan biaya besar, hanya akan menjadi pajangan administrasi.
Dari semua itu, kita menuntut pemerintah daerah untuk tidak sekadar pamer istilah keren seperti manajemen talenta. Publik butuh bukti nyata berupa penempatan pejabat yang selaras dengan nilai asesmen mereka.
Apabila transparansi nilai tetap menjadi rahasia dan pemilihan pejabat tetap berdasarkan selera pribadi kepala daerah, maka manajemen talenta tidak lebih dari sekadar akal-akalan birokrasi.
Kita tidak butuh ganti casing, kita butuh perubahan mentalitas dalam mengelola abdi negara. (red)
