KARIMUN (HAKA) – Mahasiswa mengkritik kebijakan Pemkab Karimun yang mengalokasikan Rp1,9 miliar untuk mobil dinas baru, dan Rp120 juta bagi aplikasi Halo Bupati.
Sahrul Nizam, mahasiswa asal Kundur, menilai, kebijakan tersebut menunjukkan ketidakpekaan pemerintah, terhadap kondisi masyarakat di tengah berbagai masalah mendasar.
Sahrul juga menyoroti kabar tidak beroperasinya ambulan laut di Karimun karena keterbatasan biaya operasional pemerintah daerah.
“Ambulans laut merupakan kebutuhan vital bagi warga pulau. Sangat ironis jika layanan kesehatan berhenti,” tegas Sahrul.
Ia menegaskan, persoalan ini menyangkut keberpihakan dan skala prioritas pemimpin daerah, bukan sekadar nilai kecil anggaran terhadap total APBD.
Menurut, bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi kebutuhan utama, yang mengalahkan kepentingan administratif maupun simbolik kekuasaan pejabat.
Terkait aplikasi Halo Bupati, ia meragukan efektivitas program tersebut, dan khawatir proyek ini hanya menjadi simbol formalitas digital semata.
Sahrul mendesak Pemkab Karimun, agar fokus menuntaskan persoalan kesehatan, sampah, dan infrastruktur sebelum menambah fasilitas untuk para pejabat.
“Rakyat membutuhkan solusi nyata atas masalah mendasar,” pungkasnya. (sih)
